Oleh: kalutnews | 12 Juli 2012

Kekhawatiran Akan Terbentuknya Provinsi Kaltara

Pemekaran provinsi yang terus berkembang beberapa tahun terakhir di Kalimantan Timur adalah Kalimantan Utara (Kaltara).

Pembentukan Provinsi termuda di tanah Kalimantan ini telah diwacanakan sejak tahun 2000 silam. Belum lama ini, 19 Rancangan Undang-undang (RUU) DOB termasuk Kaltara akhirnya disahkan oleh DPR RI melalui Badan Legislatif (Baleg)

Namun, dibalik semua akan terbentuknya calon provinsi Kaltara ternyata menyimpan sejuta kecemasan bagi sejumlah pejabat di lima kabupaten/kota di utara Kaltim. Hal itu terungkap dari beberapa nara sumber kepada penulis selama masa perjuangan pembentukan provinsi Kaltara berlangsung.

Kekhawatirkan tersebut timbul dengan menyebutkan bahwa para petinggi di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung nampaknya merasa khawatir daerahnya menjadi ‘miskin’ jika Kaltara itu terbentuk.

Penyebabnya adalah karena pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) menjadi kecil yang mengakibatkan akan menghambat pembangunan, terutama DBH dari minyak dan gas bumi yang selama ini digelonotrkan provinsi Kaltim sebagai provinsi induk.

Akan tetapi, jika mengacu RUU inisiatif DPR RI Pembentukan 19 DOB pasal 16 menyebutkan jika Kaltara terbentuk, Pemerintah Provinsi Kaltim wajib mengelontorkan dana sebesar minimal Rp10 miliar.

Tak hanya itu, Kaltara juga nantinya akan mendapatkan dana hibah masing-masing 10 persen dari lima daerah yang ada di utara Kaltim ini. Justru sebaliknya, Kaltim bakal untung jika pembentukan Kaltara ini terwujud.

Sehingga, menurut saya kekhawatiran sejumlah pejabat yang ada di 5 kabupaten/kota di utara Kaltim ini masih bisa dimaklumi jika saja mereka berpikir untuk jangka pendek. Tapi untuk kepentingan jangka panjang dan percepatan akselarasi pembangunan di wilayah utara, maka Kaltara merupakan solusi satu-satunya.

Oleh karenanya, saya menilai sejumlah pejabat di Kaltara ini terlalu berlebihan. Karena, seharusnya pejabat di Kaltara harus berpikir ke depan bukan jangka pendek dan pragmatis. Dan apapun alasannya Kaltara harus terwujud dan kepala daerah tak perlu khawatir jika Kaltara disetujui oleh Presiden.

Sebab, dipastikan bantuan dari pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pasti akan turun, khususnya untuk dana perbatasan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk serta perimbangan keuangan.

Namun, masih menurut saya yang namanya membina ‘rumah tangga baru’ pasti awalnya saja terdapat kendala. Tapi Kaltara sebagai daerah baru diyakni akan dilirik banyak investor, karena Kaltara kaya akan sumber daya alam yang belum digali untuk kemakmuran masyarakat Kaltara. Intinya, pasti akan ada efek domino.

Misalnya, dana APBN masuk, investor ramai berdatangan untuk membangun Kaltara, Sumber Daya Manusia (SDM) handal akan berdatangan karena pasti akan dibantu Polda, Korem, Kejati dan Pengadilan Tinggi Kaltara.  Oleh sebabnya, saya menilai pejabat Kaltara tak perlu khawatir apalagi ketakutan yang berlebihan akan jatuh ‘miskin’ jika Kaltara terwujud. Kesimpulan saya, jika Kaltara jadi terbentuk tidak mungkin akan terjadinya seperti yang dikhawatirkan beberapa orang.

KN 2-Kalutnews.wordpress.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: